FKML Desak Aparat Penegak Hukum Usut Pembagian Paket Proyek

Sekertaris Komisi B DPRD Mura Suhari S Pt:
”ada kesepakatan antara Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengusulkan program pembangunan di Dapil masing-masing, karena hasil dari Reses Anggota dewan ke Dapil masing-masing masih banyak aspirasi masyarakt yang belum terakomodir, dengan demikian tidak ada salahnya kalau Dewan mengusulkan ke eksekutif untuk memenuhi aspirasi masyarakt yang didapatkan dari reses dewan.”

Musi Rawas Sumsel
Dugaan Dewan Bermain proyek pembangunan yang dianggarkan dalam APBD kabupaten Mura ini diungkapkan oleh Forum Kontraktor Musi Rawas dan Lubuklinggau (FKML) yang dalam pernyataannya ditemukan indikasi bahwa setiap anggota DPRD Mura mendapatkan proyek 1 orang dewan terindikasi mendapatkan proyek senilai 1 Milyar. Atas dugaan tersebut FPML meminta kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan tersebut.
Dikatakan Koordinator FPML Wahisun Wais Wahid SE, terungkapnya dugaan ini slah satunya dari pemaparan salah satu oknum kepala dinas dilingkungan pemkab mura yang mengungkapkan kepada rekanan bahwa paket proyek telah habis dimiliki para anggota DPRD Mura. Terkait dengan paparan oknum kepala dinas tersebut, wahisun mengatakan tindakan ini merupakn bentuk persekongkolan jahat (KKN) DPRD Mura dengan Pemda Mura yang mesti dihancurkan rakyat.”tindakan persekongkolan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persekongkolan dalam melakukan usaha.”ungkap wahisun Senin (7/4) dipemda Mura
Atas kondisi seperti ini, Ungkap Wahisun yang mewakili seluruh anggota FPML mendesak agar Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti untuk mengklarifikasi tentang indikasi (Isu) pembagian jatah proyek 1 dewan mendapatkan proyek 1 milyar. Selain itu, Wahisun mendesak kepada aparat terkait baik kepolisian maupun kejaksaan untuk mengusut tuntas dugaan persekongkolan (KKN) anggota DPRD Mura dalam proses pembagian paket proyek diseluruh dinas kabupaten mura.
Terkait dengan dugaan persekongkolan dalam proyek antara Legislatif dan eksekutif ini yang dilontarkan FKML ditanggapi oleh Anggota komisi A DPRD Mura, M Rudi Amor membenarkan kalau setiap anggota dewan mengusulkan proyek pembangunan senilai 1 Milyar.”saya membenarkan kalau setiap anggota dewan mengusulkan proyek untuk mebangunan di Daerah pemilihan (Dapil) senilai 1 M, tetapi saya menyanggah kalau anggota dewan melakukan persekongkolan dan bermain proyek.”ujar Rudi
Terkait dengan dugaan permainan proyek ini, Rudi mengharapkan kepada seluruh pihak-pihak yang bekompeten dan berkepentingan untuk mendapatkan jatah proyek hendaknya bermain dengan sportif dan berakhlak jangan menghalalkan semua cara apalagi melempar batu sembunyikan tangan sekaligus mengkambinghitamkan orang atau pihak lain.”yang jelas kalau ingin mendapatkan proyek harus diimbangi dengan kemampuan dan bermain dengan sportif dengan mekanisme yang ada dan jangan bermain dengan isu.”demikian kata Rudi Amor.
Selain itu, Sekertaris Komisi B DPRD Mura Suhari S Pt, terkait isu bagi-bagi atau persekongkolan yang dituduhkan oleh FKML tidak benar. Pasalnya hal tersebut bukan untuk bagi-bagi proyek yang dikerjakan oleh Anggota Dewan melainkan kapasitas anggota dewan hanya mengusulkan program atau proyek pembangunan yang merupakan Dapil anggota DPRD Mura.
”ada kesepakatan antara Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengusulkan program pembangunan di Dapil masing-masing, karena hasil dari Reses Anggota dewan ke Dapil masing-masing masih banyak aspirasi masyarakt yang belum terakomodir, dengan demikian tidak ada salahnya kalau Dewan mengusulkan ke eksekutif untuk memenuhi aspirasi masyarakt yang didapatkan dari reses dewan.”ujarnya sembari mengatakan pengusulan tersebut dilaksanakan di Panggar.
Lanjut Suhari, kapasitas Dewan hanya mengusulkan Program, tetapi untuk melaksanakan proyek tersebut diserahkan sepenuhnya dengan mekanisme yang ada.”kalau anggota dewan bermain proyek itu salah, tetapi kalau hanya mengusulkan aspirasi masyarakat sepertinya bukan sebuah kesalahan.”demikian ungkap Suhari.(***)